Sumber: http://ptsp.jakarta.go.id/pages/berita.aspx?sessionid=41AsiALGwNBnUYtGP/QfFg==
30 Juni 2014 09:18
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, usai pemungutan suara Pemilihan
Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, akan terjadi perombakan di struktur pejabat eselon II di lingkungan
Pemprov DKI. Sejumlah pejabat yang akan diganti, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI,
Dinas Pekerjaan Umum dan sejumlah kepala dinas lainnya.
"BPKD belum ganti. Kalau saya ganti mesti tulis surat ke Mendagri. Saya tunggu dulu sampai 9 Juli mendatang, yang menang
nomor satu atau dua. Kalau dua kalah, saya gak usah ganti, tunggu bos pulang saja," Basuki di Balaikota, Jumat (27/6).
Basuki mengatakan, pergantian eselon II bukan hanya untuk kepala BPKD DKI saja, melainkan sejumlah kepala dinas lainnya,
misalnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan.
"Yang jadi masalah temuan Dinas PU, bisa juga kepala dinasnya diganti. Perumahan juga kalau gak beres diganti. Kalau dia tidak
bisa beresin sistem semua orang debet di Bank DKI, ya diganti," ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.
Namun, lanjut Basuki, pergantian tersebut masih menunggu Gubernur DKI non aktif, Joko Widodo yang maju sebagai calon
presiden pada Pilpres 2014.
"Tapi kalau 9 Juli, Pak Jokowi kalah ya tunggu bos pulang. Kita pakai yang ada dulu saja. Kalau menang, baru kita usul ganti," tuturnya.
Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, akan terjadi perombakan di struktur pejabat eselon II di lingkungan
Pemprov DKI. Sejumlah pejabat yang akan diganti, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI,
Dinas Pekerjaan Umum dan sejumlah kepala dinas lainnya.
"BPKD belum ganti. Kalau saya ganti mesti tulis surat ke Mendagri. Saya tunggu dulu sampai 9 Juli mendatang, yang menang
nomor satu atau dua. Kalau dua kalah, saya gak usah ganti, tunggu bos pulang saja," Basuki di Balaikota, Jumat (27/6).
Basuki mengatakan, pergantian eselon II bukan hanya untuk kepala BPKD DKI saja, melainkan sejumlah kepala dinas lainnya,
misalnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan.
"Yang jadi masalah temuan Dinas PU, bisa juga kepala dinasnya diganti. Perumahan juga kalau gak beres diganti. Kalau dia tidak
bisa beresin sistem semua orang debet di Bank DKI, ya diganti," ujar mantan anggota Komisi II DPR ini.
Namun, lanjut Basuki, pergantian tersebut masih menunggu Gubernur DKI non aktif, Joko Widodo yang maju sebagai calon
presiden pada Pilpres 2014.
"Tapi kalau 9 Juli, Pak Jokowi kalah ya tunggu bos pulang. Kita pakai yang ada dulu saja. Kalau menang, baru kita usul ganti," tuturnya.
.jpg "Solusi Pembayaran Tagihan dan Transaksi Online - BebasBayar")
0 Pertanyaan:
Posting Komentar